BISNISTERKINI.COM — Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman meninjau kesiapan pengoperasian jaringan gas bumi rumah tangga di Gresik dan Sidoarjo, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Pemerintah menargetkan 1 juta sambungan jargas hingga 2028 untuk menekan impor LPG dan mewujudkan swasembada energi.
Kunjungan Dudung berlangsung bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pembangunan jargas yang dibiayai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) itu kini memasuki tahap persiapan pengaliran.
Dudung menyebut jargas sebagai salah satu program prioritas nasional di bidang ketahanan energi. Menurut dia, pengembangan jaringan gas membutuhkan dukungan lintas kementerian dan lembaga, terutama untuk penyiapan perizinan lokasi pembangunan berikutnya.
"Hari ini kami hadir untuk memastikan kesiapan pengoperasian jargas yang dibangun melalui APBN, sebagaimana arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan swasembada energi dan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap LPG," ujar Dudung melalui keterangan resmi.
Perizinan Lokasi Baru Diproses Paralel
Dudung berharap sinergi antarinstansi bisa mempercepat perluasan akses masyarakat terhadap energi. Ia meminta perizinan lokasi berikutnya disiapkan sejak tahap perencanaan dan diproses secara paralel.
"Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah," katanya.
BPH Migas sendiri sudah menjalankan sejumlah langkah pendukung pemanfaatan jargas di dua daerah itu. Salah satunya forum diskusi terbuka atau public hearing bersama pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses penetapan harga jargas.
Harga Jargas Menunggu Penetapan BPH Migas
Anggota Komite BPH Migas Arief Wardon menjelaskan, public hearing untuk penetapan harga jargas Sidoarjo dan Gresik telah rampung. Proses itu dilanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat kesiapan pengaliran serta pemanfaatan jargas oleh warga.
"Kunjungan ke jargas Sidoarjo dan Jargas Gresik dalam rangka persiapan pengaliran. BPH Migas telah melakukan public hearing untuk penetapan harga kedua jargas tersebut. Mudah-mudahan harga jargas tersebut dapat segera ditetapkan dan juga nanti akan dinikmati oleh masyarakat," ujar Arief.
Arief memaparkan tugas BPH Migas menetapkan harga jargas untuk rumah tangga (RT) dan pelanggan kecil (PK). Penetapan itu mempertimbangkan nilai keekonomian badan usaha serta daya beli masyarakat.
Warga Sidoarjo dan Gresik disebut sudah menikmati manfaat jargas dengan harga yang cukup baik dibandingkan penggunaan LPG tiga kilogram. Selama ini kedua wilayah tersebut menjadi contoh pemanfaatan jargas yang berjalan.
33.961 Sambungan di Jawa Timur Sudah Dipakai
Secara nasional, pembangunan jargas melalui APBN 2025-2026 ditargetkan mencapai 119.379 sambungan rumah (SR). Sasaran itu tersebar di 15 kabupaten/kota.
Di Jawa Timur, sebanyak 33.961 SR telah dimanfaatkan masyarakat. Rinciannya, 4.000 SR di Gresik dan 29.961 SR di Sidoarjo.
Angka tersebut menjadi bagian dari peta jalan menuju 1 juta sambungan pada 2028. Pemerintah menempatkan jargas sebagai instrumen utama untuk memangkas ketergantungan pada LPG impor sekaligus menekan beban subsidi energi.
Bagi pelaku usaha dan investor sektor energi, percepatan perizinan dan penetapan harga jargas menjadi penanda seberapa cepat jaringan gas rumah tangga bisa dikomersialkan. Kepastian harga di tingkat konsumen akan menentukan minat badan usaha membangun jaringan di lokasi baru.
