BISNISTERKINI.COM — Sebanyak 10,63 juta orang Indonesia keluar dari kelompok kelas menengah dalam enam tahun terakhir, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS). Penurunan terdalam terjadi pada 2025, ketika 1,1 juta jiwa turun kasta dalam setahun. Kelompok ini kini terjepit: terlalu mampu untuk menerima bansos, tetapi terlalu rentan untuk menopang konsumsi dan pajak negara.

BPS mencatat jumlah penduduk kelas menengah Indonesia menyusut dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Artinya, lebih dari 10 juta orang telah meninggalkan kelompok yang selama dua dekade menjadi motor konsumsi domestik dan penopang penerimaan negara itu.

Sebagian besar dari mereka tidak langsung jatuh miskin. Mereka bergeser ke kelompok "menuju kelas menengah" (aspiring middle class) yang jumlahnya kini membengkak menjadi sekitar 142 juta jiwa, atau lebih dari separuh penduduk Indonesia.

Penurunan 2025 Jadi yang Terdalam Sejak 2019

Laju penurunan kelas menengah pada 2025 tercatat sekitar 1,1 juta jiwa dalam setahun. Angka itu jauh lebih besar dibanding penurunan 0,4 juta jiwa pada 2024, menjadikannya yang terdalam dalam enam tahun terakhir.

Riset Mandiri Institute yang mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS memperkuat gambaran tersebut. Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya 4,1 persen secara tahunan.

Angka itu tertinggal jauh dari pertumbuhan konsumsi kelompok kelas atas yang mencapai 6,8 persen. Yang lebih mengkhawatirkan, konsumsi kelas menengah bahkan tumbuh lebih lambat dibanding kelompok miskin dan rentan miskin.

Padahal, kelas menengah selama ini dianggap sebagai kelompok dengan daya beli paling stabil. Ambang batas pengeluaran untuk disebut kelas menengah juga relatif rendah, yakni sekitar Rp2,13 juta per orang per bulan menurut kriteria BPS 2025.

Tiga Faktor yang Menekan Daya Beli

Ekonom menyoroti sejumlah faktor struktural yang bekerja simultan menekan kelompok ini. Berikut rinciannya:

• Stagnasi lapangan kerja formal. Gelombang PHK di sektor manufaktur memaksa banyak mantan kelas menengah mendarat di sektor informal yang bernilai tambah rendah.
• Jebakan utang kebutuhan dasar. Pinjaman online dan paylater kini dipakai untuk menambal kebutuhan pokok seperti token listrik dan sembako, bukan lagi sekadar gaya hidup.
• Posisi terjepit dalam sistem fiskal. Kelas menengah adalah sumber penerimaan negara, tetapi absen dari daftar penerima manfaat langsung.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyoroti posisi kelompok ini yang serba salah. "Kelompok ini terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial, namun terlalu bawah untuk memiliki bantalan aset yang kuat layaknya kelas atas," ujarnya.

Jika penyusutan ini dibiarkan, fondasi penerimaan pajak negara berpotensi keropos. Ruang fiskal pemerintah akan menyempit, dan transmisi risiko eksternal terhadap perekonomian domestik melebar.

Insentif Fiskal Dinilai Bias ke Kelas Atas

Pemerintah sebenarnya telah menggulirkan sejumlah insentif fiskal. Di antaranya PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk perumahan, pembebasan bea masuk kendaraan listrik, hingga PPh 21 DTP untuk sektor tertentu.

Namun, kebijakan sektoral itu dinilai sangat bias kepada kelompok menengah-atas. Kelas menengah bawah yang berjuang agar tidak tergelincir ke jurang kemiskinan tidak sedang memikirkan cicilan mobil listrik atau rumah baru.

Akar masalah mereka adalah ketidakpastian pendapatan harian. Insentif yang ada gagal menjawab persoalan itu.

Agenda Penyelamatan Daya Beli

Sejumlah langkah strategis diusulkan untuk mencegah penyusutan lebih lanjut. Perluasan parameter perlindungan sosial dan jaminan esensial menjadi salah satunya.

Jaring pengaman sosial dinilai tidak boleh lagi hanya menyasar kelompok miskin ekstrem. Akses jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan bagi kelas menengah perlu dipermudah agar tabungan rumah tangga tidak terkuras saat membiayai kesehatan dan pendidikan keluarga.

Mendorong mobilitas melalui pendidikan juga disoroti, misalnya lewat program afirmasi seperti "Satu Rumah Satu Sarjana". Langkah ini membuka akses lebih luas untuk meningkatkan kapasitas individu dan peluang pendapatan yang lebih baik.

Akselerasi pelatihan vokasi dan penciptaan lapangan kerja padat karya berbasis keahlian dinilai penting untuk menyerap tenaga kerja yang terdepan dari sektor formal. Stimulus ekosistem UMKM dan penyediaan KPR yang lebih inklusif juga dibutuhkan agar cicilan properti tidak menekan daya beli bulanan.

Dari sisi fiskal, pemerintah diminta menunda kebijakan yang memukul daya beli secara langsung. Evaluasi belanja negara perlu mengukur dampak nyata terhadap daya beli kelas menengah, bukan sekadar serapan anggaran.

Intervensi ekosistem keuangan digital tak kalah penting. Pengawasan terhadap pinjaman daring predator perlu diperketat, disertai fasilitasi restrukturisasi utang bagi kelas menengah yang terjerat beban finansial demi bertahan hidup.