JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar rapat penting terkait rencana penguatan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di tiga matra, yakni Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).
Rapat ini berlangsung di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, pada Rabu, 29 Oktober 2025, dan menjadi bagian dari upaya memastikan pembangunan kekuatan pertahanan nasional sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dalam rapat yang dihadiri pejabat tinggi TNI dan kementerian terkait, Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerja Sama Pertahanan Kemenko Polkam Brigjen TNI (Mar) Kresno Pratowo menegaskan bahwa semua program penguatan akan mengikuti konsep Optimum Essential Force (OEF). Konsep ini menjadi kerangka pembangunan kekuatan TNI untuk lima tahun ke depan, sehingga penguatan setiap matra dapat berjalan terpadu, terukur, dan sejalan dengan kebijakan pertahanan nasional.
Fokus Penguatan TNI di Tiga Matra Strategis
Rapat ini menyoroti penguatan TNI AD, AL, dan AU secara spesifik. TNI AD menitikberatkan penguatan pertahanan di wilayah perbatasan, termasuk Papua, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Timur, dengan target pembentukan 750 Batalyon Tempur (BTP) hingga tahun 2029. Upaya ini diharapkan meningkatkan kemampuan darat dalam menjaga kedaulatan dan memperkuat kehadiran militer di wilayah strategis.
Di sisi lain, TNI AL merencanakan pembentukan lima Komando Armada (Koarmada) dan lima belas Komando Daerah Maritim (Kodaeral). Selain itu, modernisasi sarana dan prasarana kapal menjadi prioritas, terutama kapal berbasis teknologi informasi yang memungkinkan integrasi sistem pertahanan laut secara digital. Penguatan ini sekaligus mendukung keamanan laut dan pengawasan terhadap jalur strategis nasional.
Sementara TNI AU menargetkan pembentukan 33 Satuan Radar (Satrad) hingga 2029 serta pengembangan Satuan Antariksa di bawah Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas). Langkah ini bertujuan memperkuat sistem pertahanan udara nasional serta memastikan kesiapan menghadapi ancaman udara dan ruang angkasa secara modern dan terintegrasi.
Penguatan Ancaman Nonkonvensional dan Alutsista Strategis
Selain fokus penguatan ketiga matra, rapat juga membahas kesiapan menghadapi ancaman nonkonvensional. Isu strategis seperti penguatan satuan siber dan nuklir-biologi-kimia (nubika) menjadi sorotan penting, mengingat risiko serangan nontradisional yang semakin kompleks.
Kemenko Polkam juga menyoroti penambahan alat utama sistem senjata (alutsista) strategis, termasuk kapal selam, radar pertahanan udara, dan integrasi sistem pertahanan berbasis Network Centric Warfare. Upaya ini diharapkan meningkatkan interoperabilitas antar-matra, sehingga operasi gabungan TNI lebih efektif dan responsif terhadap dinamika ancaman yang muncul.
Kresno menekankan bahwa integrasi teknologi modern dan alutsista strategis akan menjadi kunci dalam menciptakan kemampuan pertahanan yang optimal. Dengan demikian, TNI dapat menjaga kedaulatan dan memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama di pulau-pulau strategis dan wilayah perbatasan.
Rencana Strategis dan Harapan Peningkatan Pertahanan Nasional
Kesimpulan dari rapat menyatakan bahwa arah pembangunan kekuatan TNI periode 2025–2029 akan mengacu pada strategi pertahanan pulau besar dan pulau strategis. Semua perencanaan masih menunggu penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kemhan/TNI secara final. Renstra ini menjadi panduan resmi bagi kementerian dan TNI dalam merencanakan alokasi anggaran, pembangunan alutsista, dan penguatan sumber daya manusia di seluruh matra.
Kresno berharap Renstra ini dapat membawa TNI kepada arah peningkatan pertahanan yang lebih baik. Sinergi antara TNI AD, AL, dan AU dengan kementerian terkait akan memastikan pertahanan nasional semakin solid, modern, dan responsif terhadap ancaman baik konvensional maupun nonkonvensional. Keberhasilan program ini diharapkan memperkuat kedaulatan negara serta menjaga stabilitas politik dan keamanan di seluruh wilayah Indonesia.
Dengan strategi pembangunan kekuatan TNI yang matang, Indonesia mampu menegakkan keamanan nasional secara menyeluruh, menghadapi tantangan global, dan memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat. Konsep OEF menjadi fondasi penting bagi modernisasi TNI, sehingga setiap langkah penguatan dapat terukur, terkoordinasi, dan selaras dengan visi pertahanan jangka menengah pemerintah.
