JAKARTA - Intensitas hujan tinggi yang kembali memicu banjir di berbagai wilayah Pulau Jawa mendorong pemerintah mengambil langkah strategis jangka panjang.
Presiden Prabowo Subianto menilai persoalan banjir tidak bisa lagi ditangani secara parsial atau reaktif, melainkan membutuhkan pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir. Atas dasar itu, Presiden memerintahkan pembentukan tim kajian khusus untuk menganalisis sekaligus merancang penyelesaian terpadu persoalan banjir, terutama di Pulau Jawa yang setiap tahun menghadapi risiko serupa.
Arahan tersebut disampaikan sebagai respons atas kondisi terkini di sejumlah daerah, termasuk Jakarta dan kawasan penyangganya, yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi yang lebih terintegrasi agar persoalan banjir tidak terus berulang.
Presiden Perintahkan Penyusunan Grand Design Pengelolaan Air Jawa
Presiden Prabowo Subianto secara khusus menginstruksikan pembentukan tim kajian yang bertugas menganalisis permasalahan air dan menyusun grand design penyelesaian banjir di Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
"Bapak Presiden memerintahkan kepada kami untuk secepat-cepatnya membentuk tim kajian untuk mencoba menganalisis dan kemudian membuat grand design penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan air, pengelolaan air di Jawa, terutama khususnya di Pulau Jawa," kata Prasetyo.
Menurut Presiden, persoalan banjir merupakan masalah yang berulang hampir setiap tahun. Oleh karena itu, penanganan ke depan harus dirancang secara lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada penanganan darurat, tetapi juga pada perbaikan sistem pengelolaan air secara menyeluruh.
Pendekatan Hulu ke Hilir Jadi Fokus Penanganan
Dalam arahannya, Presiden menekankan pentingnya penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pendekatan ini dinilai krusial mengingat banjir tidak hanya disebabkan oleh curah hujan tinggi, tetapi juga oleh berbagai faktor struktural dan lingkungan.
"Karena bagaimanapun kita sadari bahwa masalah ini adalah masalah yang rutin berulang setiap tahunnya. Tentunya kita sebagai bangsa harus berpikir untuk bagaimana bisa melakukan penanganan-penanganan yang lebih terintegrasi, penyelesaian dari hulu ke hilirnya," imbuh Prasetyo.
Pendekatan tersebut mencakup pengelolaan daerah aliran sungai, tata ruang wilayah, hingga sistem drainase dan kawasan pesisir. Pemerintah berharap melalui kajian mendalam, solusi yang dihasilkan tidak bersifat sementara, tetapi mampu mengurangi risiko banjir secara berkelanjutan.
Pemantauan Presiden dan Koordinasi Lintas Lembaga
Prasetyo menyampaikan bahwa Presiden Prabowo terus memantau perkembangan banjir di tanah air, meskipun sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Presiden tetap berkomunikasi dengan jajaran terkait untuk memastikan penanganan dampak hujan lebat berjalan optimal.
Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Salah satu langkah yang dilakukan adalah penguatan operasi modifikasi cuaca di wilayah Jabodetabek.
Upaya tersebut ditujukan untuk mengurangi intensitas curah hujan, terutama karena BMKG memperkirakan puncak hujan masih berpotensi terjadi hingga akhir Januari. Pemerintah berharap langkah ini dapat menekan risiko banjir yang lebih luas di kawasan padat penduduk.
Dampak Banjir terhadap Transportasi dan Infrastruktur
Dalam penanganan banjir, pemerintah juga memberi perhatian serius pada dampaknya terhadap infrastruktur strategis, termasuk sektor transportasi. Prasetyo menyebut bahwa genangan air telah memengaruhi jalur rel kereta api di sejumlah titik.
"Karena sesuai dengan laporan Dirut PT KAI, ada dalam waktu satu minggu terakhir ini ada 16 titik, yang sekarang bertambah menjadi 17, satu titik yang selama ini belum pernah terjadi itu kemudian juga muncul genangan di jalur rel kereta api yang kemudian itu juga mengganggu perjalanan dan tentunya mengganggu pelayanan kereta api kepada masyarakat," ujarnya.
Gangguan tersebut tidak hanya berdampak pada mobilitas masyarakat, tetapi juga pada kelancaran distribusi barang dan jasa. Oleh karena itu, pemerintah menilai penanganan banjir harus melibatkan lintas sektor agar dampak lanjutan terhadap infrastruktur vital dapat diminimalkan.
Perubahan Tata Ruang dan Pelibatan Banyak Kementerian
Selain faktor cuaca ekstrem, pemerintah mengidentifikasi sejumlah penyebab struktural yang memperparah banjir. Di antaranya adalah perubahan tata ruang, pendangkalan daerah aliran sungai, serta berkurangnya jumlah situ, danau, dan telaga yang berfungsi sebagai daerah resapan air, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Untuk menjawab kompleksitas persoalan tersebut, Presiden Prabowo memerintahkan agar penanganan banjir melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Kementerian dan lembaga yang dilibatkan antara lain Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Dalam Negeri.
Pelibatan lintas kementerian ini dinilai penting karena persoalan banjir melintasi batas administratif provinsi dan kabupaten/kota. Presiden juga menyinggung perlunya perhatian terhadap kawasan pantai utara Jawa, termasuk rencana pembentukan otorita pengelolaan pantai utara Jawa yang selama ini dikenal melalui persiapan proyek Giant Sea Wall.
"Jadi, perhatian Bapak Presiden untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan itu dari hulu ke hilir, termasuk dengan tim otorita pengelolaan pantai utara Jawa atau yang selama ini lebih dikenal dengan yang sedang mempersiapkan untuk proyek Giant Sea Wall. Kira-kira itu," kata Prasetyo.
Banjir Meluas di Sejumlah Wilayah Jawa
Diketahui, hujan berintensitas tinggi telah menyebabkan banjir di berbagai wilayah Pulau Jawa, antara lain Lamongan, Pekalongan, Batang, Kudus, Demak, Pati, Jepara, Karawang, Bekasi, hingga Jakarta Utara. Di Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat terdapat 45 rukun tetangga (RT) dan 22 ruas jalan di Jakarta Barat, Selatan, dan Utara yang terendam banjir dengan ketinggian antara 15 hingga 90 sentimeter.
Dengan pembentukan tim kajian nasional dan penyusunan grand design penanganan banjir, pemerintah berharap persoalan yang selama ini berulang dapat ditangani secara lebih sistematis, terintegrasi, dan berkelanjutan demi melindungi masyarakat serta infrastruktur di Pulau Jawa.
