JAKARTA - Memasuki bulan Oktober 2025, warga Jakarta kembali menantikan jadwal pencairan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, salah satu program bantuan pendidikan unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Program ini bertujuan membantu siswa dari keluarga prasejahtera agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya sekolah.
Mengacu pada pola penyaluran tahun-tahun sebelumnya, pencairan KJP Plus periode Oktober 2025 diperkirakan berlangsung mulai 5 hingga 10 Oktober 2025. Proses penyaluran dilakukan bertahap melalui Bank DKI, menyesuaikan dengan jenjang pendidikan penerima — mulai dari SD hingga Pendidikan Kesetaraan (PKBM) — dan biasanya tuntas pada pertengahan bulan.
Untuk mendapatkan informasi resmi, warga disarankan memantau akun Instagram @upt.p4op, yang dikelola oleh Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP), Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Melalui kanal tersebut, pengumuman jadwal pencairan dan teknis pelaksanaan selalu diperbarui secara berkala.
Cara Login dan Cek Status Penerima KJP Plus
Bagi orang tua maupun siswa yang ingin memastikan apakah dana bantuan pendidikan sudah cair, pengecekan dapat dilakukan secara mandiri melalui laman resmi KJP Plus. Prosedurnya sangat mudah dan dapat diakses kapan saja melalui perangkat komputer maupun ponsel.
Berikut langkah-langkah untuk login dan mengecek status penerima KJP Plus Oktober 2025:
Kunjungi situs resmi di kjp.jakarta.go.id.
Pilih menu “Periksa Status Penerimaan KJP”.
Klik opsi “Pencarian”.
Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP orang tua penerima.
Pilih tahun dan tahap pencairan sesuai periode berjalan.
Tekan tombol “Cek” untuk melihat status penerimaan dana.
Dengan mengikuti langkah tersebut, penerima bantuan dapat mengetahui apakah dana sudah ditransfer ke rekening Bank DKI atau masih dalam proses verifikasi dan penyaluran.
Rincian Besaran Dana KJP Plus Oktober 2025
Mengacu pada data penyaluran periode September 2025, besaran dana KJP Plus yang diterima tiap jenjang pendidikan tidak mengalami perubahan berarti. Rinciannya adalah sebagai berikut:
SD/SDLB/MI: Rp 250.000 per bulan + Rp 130.000 untuk SPP sekolah swasta.
SMP/SMPLB/MTs: Rp 300.000 per bulan + Rp 170.000 untuk SPP sekolah swasta.
SMA/SMALB/MA: Rp 420.000 per bulan + Rp 290.000 untuk SPP sekolah swasta.
SMK: Rp 450.000 per bulan + Rp 240.000 untuk SPP sekolah swasta.
PKBM: Rp 300.000 per bulan.
Sebagian dari dana tersebut bisa dicairkan secara tunai hingga Rp 100.000 per bulan, sementara sisanya hanya bisa digunakan secara non-tunai melalui Kartu Jakarta Pintar. Dana non-tunai tersebut diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan seperti pembelian buku, alat tulis, seragam sekolah, transportasi, hingga makanan bergizi.
Alasan Penyaluran Dilakukan Secara Bertahap
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menyalurkan dana KJP Plus secara serentak ke seluruh penerima. Menurut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, hal ini dilakukan karena data penerima bantuan bersifat dinamis dan terus berubah setiap periode.
“Problemnya adalah pendataannya selalu dinamis. Kayak kemarin ada 88 ribu yang lulus, kemudian ada yang 87 ribu yang baru,” ujar Pramono.
Setiap tahun, banyak siswa yang lulus sekolah atau berpindah jenjang, sementara di sisi lain ada penerima baru yang lolos verifikasi. Kondisi ini membuat tim teknis dari Dinas Pendidikan perlu melakukan pemeriksaan data secara berkala agar bantuan diberikan tepat sasaran.
Pemeriksaan data tersebut juga bertujuan memastikan tidak ada penerima ganda, serta memastikan siswa penerima masih aktif dan memenuhi kriteria keluarga prasejahtera sesuai dengan basis data dari Dinas Sosial.
Tujuan Program KJP Plus
KJP Plus merupakan salah satu bentuk nyata komitmen Pemprov DKI dalam menciptakan pemerataan akses pendidikan. Program ini dirancang agar tidak ada anak di Jakarta yang putus sekolah hanya karena keterbatasan biaya.
Selain memberikan bantuan biaya pendidikan, KJP Plus juga diharapkan mendorong siswa untuk menggunakan dana secara produktif dan terarah, khususnya untuk kebutuhan belajar. Pemprov DKI Jakarta secara konsisten mengawasi penggunaan dana tersebut agar tepat guna, bukan untuk keperluan konsumtif.
Di sisi lain, program ini juga memiliki dampak ekonomi positif bagi masyarakat. Dana bantuan yang dibelanjakan untuk kebutuhan sekolah membantu menggerakkan ekonomi lokal, terutama bagi pedagang kecil dan penyedia jasa transportasi di sekitar sekolah.
Pengawasan dan Transparansi Penyaluran
Pemerintah memastikan seluruh proses penyaluran KJP Plus berjalan transparan dan akuntabel. Dinas Pendidikan DKI bekerja sama dengan Bank DKI dan P4OP untuk menyalurkan bantuan sesuai data penerima yang telah diverifikasi.
Orang tua dan siswa juga diminta untuk aktif memantau status pencairan dan melaporkan jika ditemukan kendala atau perbedaan data melalui kanal resmi, termasuk layanan pengaduan daring yang disediakan oleh P4OP.
Langkah-langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan setiap rupiah bantuan KJP Plus benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan digunakan untuk tujuan pendidikan.
Harapan Pemprov DKI
Dengan adanya sistem penyaluran bertahap dan pengawasan yang lebih ketat, Gubernur Pramono Anung berharap program KJP Plus dapat berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus memperbaiki mekanisme pendataan serta memperluas cakupan penerima bagi siswa yang membutuhkan.
Program ini tidak hanya sekadar bantuan tunai, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan manusia Jakarta agar generasi muda memiliki kesempatan pendidikan yang setara.
Sebagai penutup, bagi warga Jakarta yang ingin memastikan status pencairan, cukup akses situs kjp.jakarta.go.id dan ikuti langkah-langkah pengecekan. Transparansi dan kemudahan akses informasi ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelaksanaan program KJP Plus.
