JAKARTA - Upaya pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional kian menempatkan kawasan transmigrasi sebagai elemen kunci pembangunan.
Tidak lagi sekadar wilayah pemukiman baru, kawasan transmigrasi kini diproyeksikan sebagai pusat produksi pangan strategis yang menopang kebutuhan dasar masyarakat Indonesia, mulai dari karbohidrat hingga protein hewani.
Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menegaskan bahwa transformasi peran kawasan transmigrasi merupakan bagian dari strategi besar membangun kemandirian pangan yang berkelanjutan. Kawasan-kawasan tersebut diarahkan untuk memperkuat pasokan pangan nasional, seiring dengan komitmen pemerintah mengurangi ketergantungan pada impor.
Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menyampaikan bahwa swasembada pangan selama ini identik dengan beras sebagai sumber karbohidrat utama. Namun, capaian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok secara mandiri.
“Kalau swasembada pangan, kita kan swasembada beras ya, swasembada untuk karbohidrat. Jadi, kita akan berupaya untuk membantu kontribusi swasembada pangan di kawasan transmigrasi, terutama untuk pemenuhan karbohidrat. Tahun 2025 lalu kita tidak impor beras, kita tidak impor jagung, dan ini membuktikan bahwa kita bisa,” ujar Viva Yoga Mauladi saat ditemui di BPPMT Pekanbaru, Riau.
Menurut Kementrans, kawasan transmigrasi memiliki karakter geografis dan sumber daya yang mendukung pengembangan sektor pangan. Lahan yang luas, pola permukiman terencana, serta keterlibatan masyarakat transmigran menjadi modal penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.
Lebih jauh, Viva Yoga menekankan bahwa kawasan transmigrasi tidak bisa dipandang semata sebagai lokasi pemindahan penduduk. Sejak awal pelaksanaannya, transmigrasi telah melahirkan banyak wilayah administratif baru yang kini berperan signifikan dalam pembangunan nasional.
Data Kementerian Transmigrasi mencatat, sejak era Presiden Soekarno hingga Presiden Prabowo Subianto, program transmigrasi telah melahirkan 1.567 desa definitif, 466 kecamatan, 116 kabupaten/kota, serta tiga ibu kota provinsi, yakni Papua Selatan, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Utara. Seluruh capaian tersebut merupakan hasil pergerakan dan aktivitas transmigrasi lintas generasi yang terus berkembang.
Capaian historis itu memperkuat posisi kawasan transmigrasi sebagai simpul strategis ketahanan pangan. Dalam konteks pemerintahan saat ini, penguatan kawasan transmigrasi juga sejalan dengan empat amanat Presiden Prabowo Subianto. Salah satu mandat tersebut secara tegas menempatkan kawasan transmigrasi sebagai lumbung pangan nasional, khususnya di wilayah Indonesia Timur.
“Kawasan transmigrasi sebagian besar adalah menjadi lumbung pangan terutama lumbung pangan beras di daerah Indonesia Timur itu masih menjadi lumbung pangan beras dan ini berkontribusi untuk membangun swasembada pangan,” ucap Viva Yoga.
Dengan kontribusi tersebut, kawasan transmigrasi dinilai mampu menopang pasokan pangan nasional sekaligus mendorong pemerataan pembangunan. Produksi pangan yang terdistribusi di berbagai wilayah diharapkan dapat mengurangi ketimpangan antar daerah, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat setempat.
Memasuki 2026, fokus pembangunan pangan di kawasan transmigrasi mulai bergeser. Setelah capaian swasembada karbohidrat dinilai cukup kuat, pemerintah mengalihkan perhatian pada pemenuhan kebutuhan protein, khususnya protein hewani. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan gizi nasional.
“Untuk tahun 2026 kita akan lebih fokus kepada pengembangan pemenuhan kebutuhan protein, terutama protein hewani,” terang Viva Yoga.
Dalam rangka mewujudkan target tersebut, Kementrans mendorong pemanfaatan teknologi budidaya yang adaptif dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi. Salah satu program yang disiapkan adalah pengembangan budidaya ikan nila berbasis bioflok, yang dinilai efisien dan cocok diterapkan di berbagai wilayah transmigrasi.
“Dan di kawasan transmigrasi kita ingin mengembangkan bioflok ikan Nila agar dapat membantu berbagai program pemerintah dalam membangun swasembada pangan di Indonesia,” kata Viva Yoga.
Teknologi bioflok memungkinkan budidaya ikan dilakukan secara intensif dengan efisiensi pakan dan air yang lebih baik. Dengan pendekatan ini, kawasan transmigrasi diharapkan mampu menjadi sentra produksi protein hewani yang berkelanjutan dan berdaya saing.
Kementrans menilai, penguatan sektor protein hewani di kawasan transmigrasi tidak hanya mendukung ketahanan pangan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Aktivitas budidaya ikan dan peternakan dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta memperkuat ekonomi lokal.
Dengan sejarah panjang, cakupan wilayah luas, dan arah kebijakan yang semakin terintegrasi, kawasan transmigrasi diproyeksikan menjadi motor penggerak kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah berharap, melalui optimalisasi potensi transmigrasi, swasembada pangan tidak hanya tercapai secara nasional, tetapi juga dirasakan secara merata hingga ke pelosok negeri.
Ke depan, kawasan transmigrasi diharapkan tidak hanya dikenal sebagai lumbung beras, tetapi juga sebagai pusat produksi pangan terpadu yang mencakup karbohidrat dan protein hewani, demi mendukung ketahanan pangan Indonesia secara berkelanjutan.