ACEH & RIAU – PT Hutama Karya (Persero) kembali dipercaya untuk menggarap proyek infrastruktur strategis nasional, kali ini melalui perolehan dua kontrak untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi di Provinsi Aceh dan Provinsi Riau yang berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Proyek ini merupakan bagian dari Program Optimasi Lahan (OPLAH) Kementerian Pertanian yang bertujuan mendukung tercapainya swasembada pangan nasional, sesuai dengan agenda pembangunan nasional Asta Cita poin kedua di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Penandatanganan kontrak di Provinsi Aceh dilakukan pada Rabu, 25 Juni 2025, dengan kehadiran perwakilan SNVT PJPA Sumatera I, Azriyan, serta PPK Irigasi dan Rawa I, Fajarullah Mufti. Sementara itu, kontrak proyek di Riau ditandatangani pada Selasa, 1 Juli 2025, dihadiri Kepala SNVT PJPA Sumatera III, Insan Prasasti, dan PPK Irigasi dan Rawa III, Cahaya Santosa Samosir. Hutama Karya diwakili oleh Executive Vice President (EVP) Divisi Sipil Umum, Rizky Agung, dalam penandatanganan kedua kontrak tersebut.
Proyek rehabilitasi ini akan mulai dikerjakan pada awal Juli 2025 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2025, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber dari APBN 2025. Menurut EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim, proyek ini merupakan langkah penting untuk meningkatkan hasil pertanian di kedua provinsi.
“Dengan perbaikan jaringan irigasi di Aceh dan Riau, Hutama Karya mendukung penuh upaya pemerintah dalam mewujudkan target swasembada pangan pada 2025. Harapannya, intensitas tanam bisa meningkat dari sekali menjadi dua kali dalam setahun sehingga hasil pertanian bisa naik signifikan,” jelas Adjib.
Ia menambahkan bahwa lingkup pekerjaan di Aceh mencakup 11 kabupaten/kota, sementara di Riau mencakup 3 kabupaten. Adapun kegiatan utama meliputi penyusunan desain detail, normalisasi saluran, perbaikan struktur bangunan, hingga penggantian pintu air yang rusak. Infrastruktur yang akan direhabilitasi meliputi saluran primer, sekunder, tersier, serta pintu air.
Proyek ini diproyeksikan akan memberikan manfaat langsung bagi sekitar 150 kelompok tani yang tersebar di 150 desa di kedua provinsi. Dengan tersedianya sistem irigasi yang lebih baik, petani memiliki peluang untuk meningkatkan indeks pertanaman hingga IP2.
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan, Hutama Karya akan memanfaatkan teknologi konstruksi digital. Di Aceh, teknologi pemetaan menggunakan LiDAR akan diterapkan, sementara di Riau akan digunakan drone untuk survei dan pemetaan lokasi proyek.
Selain mendukung pertanian, proyek ini juga memberikan dampak ekonomi lokal dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pentingnya kemandirian pangan sebagai bagian dari kedaulatan nasional. “Kita tidak bisa terus bergantung pada pangan impor. Ketahanan pangan adalah bagian dari kemerdekaan dan masa depan bangsa,” tegas Presiden seperti dikutip dari laman resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Agar proses konstruksi tidak mengganggu aktivitas pertanian, Hutama Karya akan berkoordinasi secara intensif dengan petani, aparat desa, dan pemangku kepentingan setempat untuk menyusun strategi kerja yang responsif terhadap kondisi di lapangan.
“Proyek ini merupakan bentuk investasi strategis untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dengan meningkatnya produktivitas lahan di Aceh dan Riau, kami yakin proyek ini akan memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian swasembada pangan 2025 sebagaimana visi Asta Cita Presiden Prabowo,” pungkas Adjib Al Hakim.